Home Kesehatan Perubahan Konsep PPNI Kab. Cirebon
Perubahan Konsep PPNI Kab. Cirebon PDF Print E-mail
Written by A. Farid Rivai   

Lebih dari dua dekade profesi perawat Indonesia mengkampanyekan perubahan paradigma. Pekerjaan perawat yang semula vokasional digeser menjadi pekerjaan profesional. Perawat yang dulunya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dokter, kini berupaya menjadi mitra sejajar dokter sebagaimana para perawat di negara maju.

Wacana tentang perubahan paradigma keperawatan bermula dari Lokakarya Nasional Keperawatan I tahun 1983,Dalam pertemuan itu disepakati bahwa keperawatan adalah pelayanan profesional. Mengikuti perkembangan keperawatan dunia, para perawat menginginkan perubahan mendasar dalam kegiatan profesinya. Kalau tadinya hanya membantu pelaksanaan tugas dokter, menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan asuhan medis, kini mereka menginginkan pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan. Tuntutan perubahan paradigma ini tentu mengubah sebagian besar bentuk hubungan perawat dengan manajemen organisasi tempat kerja. Jika praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesi, maka harus ada otoritas atau kewenangan, ada kejelasan batasan, siapa melakukan apa. Karena diberi kewenangan maka perawat bisa digugat, perawat harus bertanggung jawab terhadap tiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Tuntutan perubahan paradigma tersebut tidak mencerminkan kondisi dilapangan yang sebenarnya, Hal ini dibuktikan banyak perawat di berbagai daerah mengeluhkan mengenai semaraknya razia terhadap praktik perawat sejak pemberlakuan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan ke masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik. (UUPK no.29/2004/Pasal 72/2)

Pemerintah sendiri tidak merinci tentang rumusan Profesi keperawatan, khususnya sesudah UUK th 1992 diberlakukan. Padahal pemerintah mengakui bahwa perawat merupakan asset terbesar dalam upaya pembangunan dibidang kesehatan, tenaga perawat sebagai tenaga professional yang dapat di jadikan pemasukan devisa negara, bahkan dalam sejarah bangsa, upaya-upaya kesehatan banyak di lakukan oleh Perawat sebagai barisan terdepan terhadap cakupan pelayanan kesehatan guna meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan menurunkan AKB dan AKI serta memberantas penyakit menular, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. UU tersebut hanya memakai istilah “tenaga kesehatan" Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Diskriminasi Pemerintah terhadap perawat, nampak pada Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 363/IX/1980 tugas pokok bidan adalah dalam kehamilan, persalinan dan KB, sekaligus mengizinkan bidan membuka praktik swasta secara peseorangan. Lain halnya dengan perawat yang sampai saat ini tidak di izinkan membuka praktik ( pasal 59, UUK no.23 th 1992) dan Kepmenkes 1239 tahun 2001. Barang siapa … menyelanggrakan sarana kesehatan yang tidak .. memiliki izin .. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,- Pelayanan keperawatan d iberbagai rumah sakit dan masyarakat binaan belum mencerminkan praktik pelayanan profesional. Metoda pemberian asuhan keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas rutin seorang perawat (Gizi-net.org : 2002). Keluhan seorang perawat di Puskesmas menyebutkan bahwa tugas perawat sangatlah banyak, dan tugas asuhan komunitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena di berikan beban target yang amat menumpuk.

Bukti lain (Sutoto: 2006) berdasar penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di dua Puskesmas Kota dan Desa, 92% perawat melakukan diagnosis medis dan 93% membuat resep. Hasil penelitian itu menunjukkan betapa besar peran perawat di masyarakat, namun tidak diakui. Demikian juga keluhan dari perawat Rumah sakit, perawat tidak dapat melaksanakan asuhan keperawatan, karena tugas delegasi/ instruksi medis lebih menyita waktu.

PPNI sebagai organisasi profesi belum dapat memberikan advokasi terhadap kebijakan praktik perawat. Perawat masih menjadi bayang-bayang dengan profesi lain, walaupun diakui bahwa perawatlah yang sebetulnya melaksanakan program-program kesehatan di Masyarakat dan program kesembuhan di Rumah sakit tempat praktik perawatan. PPNI berperan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam membangun kesehatan masyarakat, PPNI dapat berpartisipasi dalam menerapkan serta memantau pelaksanaan kebijakan praktik perawat sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Eksistensi perawat belum menjadi perhatian pengurus PPNI sekarang, bahkan pengurus lebih senang terlibat perannya dengan pengambil keputusan. Bisa di maklumi peran PPNI tersebut karena Perawat sebagin besar adalah Pegawai Negeri yang harus loyal dengan atasannya, atau karena keterbatasan wawasan tentang peran, fungsi dan wewenang perawat profesional. Kedepan pengurus PPNI harus memiliki autonomi yang kuat dengan dilandaskan pada latar belakang ke-ilmuan dan profesionalisme, sehingga pendidikan dan ketrampilan perawat sebagai generasi pengurus PPNI harus di tingkatkan sesuai dengan pendidikan profesi (General dan sepesialisasi Perawat). Potensi perawat merupakan potensi yang terbesar,

Kabupaten Cirebon jumlah Perawat (2006) adalah 1.186 orang (48,64%). Namun potensi tersebut belum dimaksimalkan dengan baik, masih tercabik-cabik, belum menyatu dan sistemik dalam menggalang potensi, sehingga keberadaan Perawat menjadi sempit dan kurang mendapat perhitungan, bandingkan perawat dengan tenaga medis (5 : 1), dan tenaga Bidan (2 : 1). Perawat masih berjuang secara individu, belum menjadi kekuatan yang terorganisir, belum secara sistematis dalam bertindak untuk mengambangkan personal atau organisasi profesi. Maka PPNI kedepan harus berubah, PPNI harus mempunyai autonomi baik dalam tindakan profesi maupun dalam pengambilan keputusan profesinya. PPNI harus dapat meyakinkan anggota bahwa Perawat dilindungi secara hukum apabila ia menjalakan praktik perawatan sesuai dengan standar profesi, Perawat tidak boleh mempunyai keraguan dalam menolong masyarakat yang membutuhkan, ketika Perawat ada dalam koridor profesinya. Perawat yakin dan mampu mengabdikan ilmunya kepada masyarakat dalam meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Keyakinan ini harus di dukung kuat oleh wadah organisasi profesi yang akan memberikan perlindungan kepada anggota yang sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

PPNI harus memperkuat komunitas keperawatan, sebagaimana visi PPNI yang tercantum dalam Keputusan Pengurus PPNI nomor 046/PP-PPNI/SK/VIII/2006.Mati surinya PPNI, karena terkekang oleh birokrasi yang amat kaku tidak mempunyai inovasi dan kreasi, terbelenggu dengan pandangan-pandangan sempit dan tidak membuka diri untuk menerima dan mengadakan perubahan yang dinamis. Untuk meningkatkan Inovasi dan kreasi PPNI selain SDM pengurus yang mempunyai wawasan yang luas tentang profesi perawat, dan tingkat pendidikan yang sederajat dengan profesi lain, juga memiliki tempat (sekretariat) guna mendiskusikan keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi, sehingga suara perawat menjadi kuat dan dapat meningkatkan peran dan fungsi organisasi.

PERAN PPNI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

PPNI mempunyai peran yang strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, pada tempat-tempat pelayanan kesehatan terdapat perawat guna menjalankan tugas bidang kesehatan baik pada tingakat promotif, prefentif, curatif dan rehabiulitatif. Jumlah perawat di Indonesia yang cukup banyak dengan berbagai tingkat kwalifikasi pendidikan dan masih dirasakan kurang bila dibanding negara lain seperti Malaysia, Thailan dan Filipina. Indonesia terdapat 44 perawat per 100.000, Kabupaten Cirebon ratio tenaga Keperawatan (perawat dan bidan) 55,56/100.000 dan sebagian besar tersebar di Puskesmas 52,53% (Profil Kesehatan 2006), sedang Malaysia 135 perawat, Thailan 162 perawat dan Filipina mencapai 442 perawat. Namun jumlah yang dianggap sedikit ini, berbanding terbalik dengan peluang kerja Perawat. Lulusan perawat setiap tahunnya terserap hanya 10% Padahal akses pelayanan kesehatan masih rendah, rata-rata perhari 7.390 (0,35%) kunjungan rawat jalan Puskesams, ketidak percayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih tinggi, dan tingkat kebutuhan pelayanan kesehatan/ keperawatan sangat besar.Perawat merupakan penggerak pelayanan kesehatan dasar di masyarakat dengan status ekonomi rendah, profil Kesehatan Kabupaten Cirebon menuliskan sepuluh (10 ) penyakit terbanyak di wilayah tersebut adalah Penyakit infeksi sebagai ciri dari masyarakat dengan sosial ekonomi yang rendah. Terdapat tenaga perawat di Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Masyarakat di wilayah Cirebon (2006) 623 perawat, dan 553 perawat Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan.Ironisnya peran yang besar dan sangat penting dari perawat dalam pembangunan kesehatan tidak mendapat perhatian yang cukup serius oleh Pemerintah. Gaji perawat yang tidak sesuai, penghargaan sebagai garda terdepan dalam pembangunan kesehatan masih terabaikan, bahkan kini perawat menghadapi tuntutan hukum perdata atau pidana apabila dia melakukan praktik medis, Perawat tidak akan melakukan praktik medis bila tenaga medis didaerah tersebut tersedia (Edi Supriadi, 2004). Namun karena sistem yang ada pada pelayanan kesehatan (Puskesmas) Perawat dengan sangat terpaksa melaksanakan fungsi profesi lain. Hukum perdata yang dihadapi perawat adalah perawat belum memiliki standar praktik yang disahkan oleh Menkes RI Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. (PP no.321996/Pasal 23)Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya ….. Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.(PP no.321996/Pasal 20)Sebagian besar Perawat tidak memiliki SIK, artinya tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan tindakan keperawatan baik di Rumah sakit maupun di Masyarakat binaan, sebagaiman yang tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut dibawah ini :SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. (Kepmenkes no.1239/2001/Bab I/pasal1)Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK (Kepmenkes no.1239/2001/Bab III/pasal 8) Peran strategis PPNI Kabupaten Cirebon dalam pembangunan kesehatan adalah memberikan advokasi pada anggotanya dengan memberikan dukungan pada PPNI Pusat untuk segera menuntaskan agenda pengesahan UU Keperawatan dan memberikan dukungan dan bantuan pada Pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan lokal dalam hal perlindungan praktik perawat. Peningkatan pendidikan bagi anggota merupakan hal yang urgen guna meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme, agar profesi perawat sejajar dengan profesi lain. PPNI dapat memfasilitasi kemudahan dalam pengembangan karier individu melalui peningkatan pendidikan formal dan informal, PPNI juga sebagi pengawasan dan pengendalian kompetensi yang ingin dicapai pendidikan keperawatan. PPNI harus dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan menggali dan memanfaatkan potensi anggota melalui upaya bersama dengan prinsip kekeluargaan. Peran pemberdayaan ekonomi pada anggota dapat diciptakan melalui wadah koprasi yang akan meningkatkan kesejahteraan anggota. PPNI Kabupaten Cirebon juga dapat menjadi inovator dalam upaya kesejahteraan anggota melalui bentuk asuransi kesehatan bagi perawat.

HUBUNGAN PPNI DENGAN ORGANISASI PROFESI LAIN

Hubungan PPNI dengan organiasi lain belum nampak berjalan, mengingat hubungan perawat dan profesi lain dalam upaya pelayanan kesehatan masih ada batasan, Perawat masih sebagai pesuruh dari profesi lain, perawat masih belum dianggap layak dalam hubungan sejajar dengan profesi lain, bahkan kalau bisa status quo masih perlu dijalankan dalam hubungan kerja perawat dan Medis. Berbanding terbalik fakta dilapangan dengan ilmu yang di miliki perawat dari bangku kuliah, Perawat sebagai profesi mandiri memiliki “Body of knowledge” dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Ketidak sinkronan tersebut adalah karena belum dipahaminya profesi perawat dalam pelayanan keperawatan dan belum jelasnya pelayanan keperawatan yang diberikan, disamping kebutuhan tenaga perawat dalam hal tindakan medis sangat diperlukan akibat dari keterbatasan profesi lain. Perlunya sosialisasi tentang profesi perawat terhadap profesi lain secara ilmiah dengan pendekatan akademisi, bukan berbicara keras atau bukan dengan tindakan-tindakan destruktif yang dapat memberikan perasan curiga dari profesi lain. Untuk itu hubungan organisasi PPNI dengan profesi lain merupakan langkah yang sangat efektif guna memecahkan kebuntuan informasi profesi perawat dari tindakan destruktif perawat sendiri. Perlu dikembangkan kerja sama, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat dengan pendekatan ke-ilmuannya masing-masing. Hubungan yang dilaksanakan adalah hubungan kerja profesional dan disertai hubungan personal yang positif, guna meningkatkaan keakraban dan kekompakan Tim kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Perubahan paradigma Keperawatan sebagai profesi yang memberikan asuhan keperawatan harus diikuti dengan perubahan individu perawat secara profesional

Wadah organisasi PPNI yang mandiri (autonomy) merupakan bentuk yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme, sebagai bentuk amanat kongres

Mengejar ketertinggalan dengan profesi lain melalui upaya peningkatan pendidikan dan kemampuan profesi, penetapan kebijakan profesi yang mandiri, dan upaya meningkatkan kesejahteraan bagi anggota

Pendekatan akademis dalam hubungannya dengan profesi lain guna memberikan advokasi pada anggota

 
Follow us on Twitter

Akper Muhammadiyah

Tweet Akper Muh

Situs Muhammadiyah

PP Muhammadiyah
Website resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Majalah Suara Muhammadiyah
Publikasi Persyarikatan Muhammadiyah. Terbit sejak 1915.

Situs Kesehatan

Depkes RI
Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Pusdiknakes
Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Gizi.Net
Indonesian Nutrition Network
Ceria
Kesehatan Reproduksi Remaja
PPNI
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
PPNI Kab. Cirebon
Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon